JAKARTA – Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap 5 Juni, menjadi momentum refleksi bagi warga Ibu Kota di tengah penantian atas putusan gugatan polusi udara yang diajukan Koalisi Ibukota kepada pemerintah yang menurut rencana dibacakan pada 10 Juni.

Telah dua tahun lamanya, Koalisi Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Koalisi Ibukota) berjuang agar pemerintah bertindak tegas sesuai kewenangannya untuk memenuhi hak udara bersih bagi warga. Poin utama gugatan antara lain agar Presiden merevisi Peraturan Pemerintah (PP) no.41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Seperti diketahui, kondisi udara di Indonesia tercatat terus memburuk sejak dua dekade terakhir dan saat ini berada di peringkat ke-20 negara dengan kualitas udara terburuk di dunia menurut Air Quality Live Index (AQLI)2. Berdasarkan pengamatan AQLI, 91% penduduk Indonesia tinggal di wilayah dengan tingkat polusi udara melebihi batas aman dari World Health Organization (WHO).

Badan PBB. WHO menetapkan rata-rata konsentrasi per tahun dari polutan udara atau Particullate Matter (PM2,5) tidak boleh melebihi 10 mikron per meter kubik. PM2,5 merupakan partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 2,5 mikron atau 30 kali lebih kecil dari sehelai rambut manusia3.

Baca juga :  Yamaha Berikan Kemudahan Konsumen Miliki Motor Baru

Pada wilayah dengan tingkat polutan tinggi, partikel-partikel ini dapat mengurangi jarak pandang dan mengancam kesehatan manusia. AQLI mencatat Kota Metropolitan Jakarta saat ini memiliki konsentrasi PM2.5 enam kali lipat lebih tinggi dari batas aman WHO.

Jika kondisinya terus memburuk, maka 11 juta penduduk Jakarta bisa kehilangan angka harapan hidup selama 5,5 tahun2. Sebaliknya, apabila pemerintah berhasil memperketat kebijakan terhadap tingkat pencemaran udara, maka harapan hidup orang Jakarta bisa meningkat hingga 2 tahun.

dr. Alvi Muldani, Direktur Klinik Alam Sehat Lestari (ASRI), mengatakan “Konsentrasi PM2,5 tinggi memiliki hubugan sebab akibat dengan kematian dini pada orang yang memiliki penyakit jantung dan paru. Polusi lain dalam udara seperti timbal walaupun dalam konsentrasi rendah, sangat berbahaya bagi anak dan janin. Gejala yang umum timbul akibat PM2.5 ini antara lain mengi, batuk-batuk, mulut kering, dan gangguan pernapasan. Jika terpapar dalam jangka panjang, dapat berdampak menurunnya angka harapan hidup karena keganasan paru dan penyakit paru obstruktif kronis,”

Baca juga :  Ini Para Pemenang Lomba Video Kreatif Vokasi Siswa SMK Otomotif

dr. Alvi juga juga mengingatkan bahaya dari PM2,5 dan timbal juga dapat menempel di pakaian dan terbawa ke dalam rumah. “Khusus di masa pandemi ini, kita perlu lebih mematuhi protokol kesehatan dengan mengaplikasikan 3M, sehingga bisa mencegah kita dari paparan polusi sekaligus covid-19, karena keduanya sinergi memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan manusia.”

Tak bisa dipungkiri bahwa daerah perkotaan merupakan kawasan yang memiliki peran penting dalam lingkungan yang berkelanjutan, berbagai kegiatan yang berpotensi menghasilkan polutan terjadi di kawasan perkotaan, antara lain kegiatan industri, kegiatan perkantoran, kegiatan rumah tangga seperti memasak dan penerangan, serta transportasi.

Idoan Marciano, Energy Technology Specialist dari Institute for Essential Service Reform (IESR) menambahkan, “Memang secara garis besar, penyebab utama polusi udara adalah sektor transportasi dan industri. Khususnya di Jakarta yang merupakan kawasan urban, penyebab utamanya adalah transportasi. Salah satu rekomendasi kami untuk memitigasi permasalahan ini adalah untuk melakukan transisi menuju kendaraan listrik, khususnya untuk kendaraan penumpang beroda dua dan empat. Selain untuk mengurangi polusi perkotaan, kami mendorong pemerintah agar melakukan transisi ini secepatnya untuk mendukung dekarbonisasi sektor transportasi.”

Baca juga :  Peringati Hari Lingkungan Hidup, PT SIM Lakukan Aksi Bersih Ciliwung

IESR merekomendasikan Jakarta untuk mempercepat transisi menuju kendaraan listrik. Apabila mobil listrik masih terlalu mahal, maka publik bisa berkontribusi dengan berpindah ke motor listrik atau transportasi umum. Selain itu, Pemprov DKI juga perlu mendukung dan mempercepat pengadaan 100 bus listrik yang sebelumnya terhambat. [Po/Byn]