JAKARTA – Saling sanggah terkait kebijakan aturan ganjil genap (Gage) antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan Satgas Nasional Covid-19 masih berlanjut.

Seperti diketahui, Pemprov DKI telah memutuskan untuk kembali melanjutkan kebijakan ganjil genap di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.

Sebelumnya Satgas sempat menyatakan bahwa aturan Gage ini sebaiknya diperhatikan lagi pelaksanaannya. Namun dari Pemprov DKI justru tetap bersikukuh melanjutkannya.

Seperti dijelaskan Kadishub DKI, Syafrin Liputo, Pemprov DKI Jakarta tetap melanjutkan kebijakan ganjil genap di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.

Baca juga :  Bridgestone Indonesia Gelar Kompetisi Bulutangkis Antar Pelajar

“Pada prinsipnya kita terus lakukan evaluasi terhadap pelaksanaan ganjil genap,” jelas Syafrin saat ditemui wartawan di Bundaran HI, Minggu (6/9) pagi kemarin seperti dikutip dari Pojoknews.com.

Pihaknya melakukan evaluasi dan laporkan secara mingguan kepada Pak Gubernur selaku Ketua Gugus Tugas Provinsi. Dari hasil evaluasi ini ganjil genap terus dilanjutkan.

Di lain pihak, Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito menilai pada kenyataannya kebijakan ganjil genap ini menambah kepadatan transportasi umum.

Baca juga :  Sudah Tidak Gratis Lagi, Berikut Daftar Tarif Resmi MRT Jakarta

Lebih lanjut Wiku menegaskan, angka kepadatan yang meningkat sama dengan penularan yang juga meninggi.

Penularan, kata Wiku, lebih tinggi karena masyarakatnya yang beraktivitas makin banyak. Di tambah lagi bila tidak menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin, itu kuncinya.

“Kalau aktivitasnya lebih tinggi dia menjalankan protokol kesehatan dengan ketat dan disiplin, harusnya tidak terjadi peningkatan kasus,” tutup Wiku. [Po/Iwn]